Rencana Kerja SMK

RENCANA KERJA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Oleh: Syahdiardin
(Disampaikan pada Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sekolah bagi Kepala SMK se Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dari tgl 14 s.d 16 Februari 2010 di Hotel Ratu Jambi)

                                                         

I.    PENDAHULUAN
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, sekarang Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK), meluncurkan kebijakan PSS (Pengembangan Sekolah Seutuhnya) pada tahun 1990-an. Tujuan utama kebijakan ini adalah membentuk keman-dirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam meningkatkan mutunya melalui pemanfa-atan sumber daya internal dan eksternal sekolah secara optimal.
PSS berkembang menjadi kebijakan pengembangan semua jenis dan jenjang pendi-dikan  dasar dan menengah yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  Un-dang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan MBS atau School Based Management sebagai prinsip utama pengelolaan semua satuan pendidik-an. Ketentuan ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 ten-tang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Pasal 49 ayat (1) pada PP ini dinyatakan, bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mene-rapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, par-tisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Depdiknas, 2007).
MBS merupakan sistem manajemen sekolah yang diselenggarakan berdasarkan situasi dan kondisi sekolah bersangkutan (Hasbullah, 2007). Oleh sebab itu setiap sekolah harus mengembangkan sendiri sistem manajemennya berdasarkan situasi dan kondisi sekolah, seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya, peserta didik, sarana prasarana, serta lingkungan internal dan eksternal sekolah lainnya.
Salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan sekolah adalah perencanaan, yang merupakan kegiatan pertama dalam administrasi (Wijaya, 1995). Perencanaan yang me-rupakan suatu proses yang dilakukan sekolah sebagai perencana menghasilkan produk yang disebut rencana. Rencana diperlukan sebagai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pen-didikan (Sukmadinata dkk, 2006).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 ten-tang Standar Pengelolaan Pendidikan menetapkan, bahwa setiap satuan pendidikan  dasar dan menengah harus memiliki rencana kerja sekolah/madrasah. Rencana kerja sekolah/mad-rasah disusun dalam bentuk Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan.
Dari tahun 2007 sampai 2009 penulis mengikuti beberapa kegiatan yang diseleng-garakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Badan Akreditasi Provinsi (BAP-S/M) Provinsi Jambi. Beberapa catatan hasil pengamatan penulis, baik dalam kapasitas sebagai assesor akreditasi SMK, maupun sebagai fasilitator pelatihan manajemen kepala SMK dan KTSP SMK menunjukkan:
1.       Masih banyak SMK yang belum memiliki rencana kerja jangka menengah, karena tidak memahami bagaimana membuatnya.
2.       Masih ditemui SMK yang tidak memiliki rencana kerja tahunan.
3.       Rencana kerja jangka menengah yang dibuat SMK diantaranya belum menggambarkan secara lengkap dan terukur tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan mutu lulusan dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan tersebut.
4.       Rencana kerja tahunan dibuat tidak berdasarkan atau tidak dijabarkan dari rencana kerja jangka menengah.
5.       Rencana kerja jangka menengah dan atau rencana kerja tahunan yang dibuat SMK beru-pa model dari sekolah lain sehingga tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah yang sebenarnya.
 Mengacu pada uraian permasalahan di atas, maka diperlukan upaya pencerahan agar para pengelola SMK di tingkat satuan pendidikan mendapat pemahaman dan keterampilan praktis penyusunan rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan untuk seko-lahnya masing-masing. Pembahasan berikut ini lebih berorientasi pada tuntunan praktis bagaimana menyusun  rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan pada tingkat satuan pendidikan.
II.  MANFAAT RENCANA KERJA
Rencana menurut Sudirman (1999) dijadikan dasar pengendalian. Tanpa ada rencana tidak mungkin pengendalian dapat dilakukan. Dengan adanya rencana, maka kegiatan-kegiatan diarahkan, dikontrol, dan diawasi Continue reading
Posted in Seminar | Leave a comment

Bentuk Badan Usaha dan Manfaat UP SMK

UNIT PRODUKSI
BENTUK BADAN USAHA  DAN MANFAATNYA
BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Oleh: Syahdiardin
(Disampaikan pada Seminar Peningakatan Kinerja Unit Produksi dan Kompetensi Guru SMK Kab Batanghari pada Tanggal 19 April 2008 di Aula SMK Negeri 1 Batang Hari)
A. PENDAHULUAN
                  Dunia pendidikan di negeri ini, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyelengggaran Pendidikan Menengah Kejuruan semakin sarat beban. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 pasal 26 (3) disebutkan:
      Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
                  Di satu sisi SMK menjunjung beban berat, menyiapkan anak bangsa menjadi manusia yang berakal budi. SMK dibebani tugas yang menjadi bagian strategi kebudayaan dalam peradaban manusia. Di sisi lain SMK makin lebih diarahkan ke fungsi-fungsi praktis-pragmatis, sebagai bagian dari strategi ekonomi. SMK mengusung beban berat, menghasilkan tenaga kerja terampil, tenaga kerja professional. Bak dua sisi mata uang kedua beban itu harus diusung bersamaan menghasilkan tenaga kerja terampil yang berakal budi, sehingga misi stragtegi ekonomi dan strategi kebudayaan dapat seiring sejalan.
                  Era tahun sembilan puluhan merupakan awal reformasi dan reposisi SMK. Konsep link and match dugulirkan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (sekarang Direktorat Pembinaan SMK), dan gaungnya begitu cepat sampai ke SMK seantero nusantara tercinta. Sebuah konsep luhur yang menghendaki adanya kesepadanan dan ketersambungan antara pelaksanaan pembelajaran di SMK dan pekerjaan di dunia industri atau dunia kerja.
                  Konsep link and match menuntut SMK secara terus menerus harus mengikuti  perkembangan dunia industri. Kerjasama harus dijalin dan dijaga, mulai rekrutmen, proses pembelajaran, sampai menjadikan siswa sebagai tenaga kerja di dunia industri atau bekerja secara mandiri.
                  Sejalan dengan kebijakan link and match Direktorat Pendidikan Menengah
      Kejuruan menggulirkan kebijakan Unit Produksi. Setiap SMK diharuskan memiliki sebuah unit usaha yang dipopulerkan dengan nama Unit Produksi. Bigitu pentingnya, maka Unit Produksi menjadi salah satu dari sembilan komponen penilaian kinerja SMK.
                  Setelah era otonomi daerah gaung Unit Produksi sudah tidak senyaring sebelum era otonomi daerah. Perlu upaya sungguh-sungguh dari semua pihak yang berkaitan dengan pengelolaan SMK untuk membangkitkan kembali batang terendam Unit Produksi di SMK. Mengawali upaya luhur dan suci itu kita bahas kembali dengan menjawab tiga pertanyaan berikut:
1.      Apakah Unit Produksi?
2.      Apa bentuk badan usaha Unit Produksi?
3.      Apa manfaat Unit Produksi?
B. APAKAH UNIT PRODUKSI?
            Dalam Perangkat Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Menengah Kejuruan yang diterbitkan Direktorat Pendidikan menengah Kejuruan Tahun 1999, pada indikator keberhasilan SMK, sub indikator Unit Produksi terdapat kalimat pengantar sebagai berikut:

            Pendidikan Sistem Ganda menuntut SMK masa depan berfungsi sebagai “wadah pendidikan” dan “wadah unit produksi”. Sebagai replika industri, unit produksi diharapkan dapat mendukung guru dan siswa meningkatkan kemampuan sekaligus kesejahteraannya. Hasil ini akan memberikan dampak positif kepada KBM sehingga menghasilkan tamatan yang bermutu dan sesuai dengan permintaan lapangan kerja.
            Unit produksi merupakan replika industri yang dibentuk di SMK. Unit produksi merupakan unit usaha sebagaimana perusahaan pada umumnya. Sebagai unit usaha Unit Produksi harus dikelola sebagai mana layaknya sebuah perusahaan, karena Unit Produksi adalah perusahaan yang dibentuk di SMK.
            Jenis usaha unit produksi yang dibentuk harus ada kaitannya dengan program keahlian yang dikembangkan di SMK bersangkutan dengan mempertim-bangkan potensi pasar  di daerah lingkungan sekolah. Unit produksi menjadi model pengembangan sekaligus penerapan kegiatan usaha perusahaan di sekolah.
C. APA BENTUK BADAN USAHA UNIT PRODUKSI?
            Bentuk badan usaha akan menentukan struktur modal perusahaan. Oleh sebab itu hal krusial dan pondamental yang harus diperhatikan sebelum mendirikan Unit Produksi di SMK adalah menentukan bentuk badan usaha. Ada bebarapa bentuk badan usaha yang dapat dipilih.
1.      Perusahaan perseorangan
2.      Persekutuan komanditer (CV)
3.      Perseroan Terbatas (PT)
4.      Koperasi
Perusahaan Perseorangan
            Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki satu orang. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan milik pribadi. Semua kebijakan ditentukan sendiri oleh pemilik perusahaan. SMK sebagai sebuah lembaga tidak mungkin mendirikan atau memanfaatkan perusahaan preseorangan sebagai pengelola Unit Produksi. Dengan demikian bentuk badan usaha ini tidak mungkin diterapkan di unit produksi SMK.
Persekutuan Komanditer
            Dalam persekutuan komanditer ada sekutu aktif sebagai pengelola perusahaan dan sekutu pasif sebagai pemodal. Pemilik moodal bertindak untuk dan atas nama pribadi, sehingga bentuk badan usaha ini cenderung pada bentuk perusahaan keluarga. Sebagai sebuah lembaga SMK tidak mungkin memilih bentuk badan usaha ini sebagai payung usaha Unit Produksi.
Perseroan Terbatas
            Perseoran Terbatas modalnya terdiri dari saham-saham. Saham memiliki nilai nominal (nilai uang). Jumlah modal pemilik pada perusahaan adalah sebesar nilai nominal saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Guru dan pegawai SMK dapat membentuk perseroan sebagai payung usaha Unit Produksi. Tapi mengingat rumitnya proses adminstrasi pembentukan badan hukumnya, sebaiknya SMK tidak memaksakan pembentukan perseroan terbatas sebagai payung usaha Unit Produksi.
Koperasi
            Merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang modalnya terdiri dari simpanan anggota. Proses pembentukan badan hukum koperasi sangat sederhana dan dapat diproses dalam jangka waktu cepat. Guru dan karyawan pada sebuah SMK dapat membentuk koperasi yang disebut koperasi sekolah.
            Koperasi sekolah yang sudah berbadan hukum merupakan pilihan logis sebagai payung kegiatan usaha unit produksi. Pertimbangannya adalah sebagai berikut:
1.      SMK pada umumnya telah memiliki koperasi, sebagian besar sudah berbadan hukum.
2.      Anggota koperasi SMK (sekolah) sebagian besar, bahkan seluruh anggotanya merupakan guru dan pegawai SMK, sehingga keuntungan Unit Produksi yang menjadi bagian koperasi sekolah akan dinikmati sebagai peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai.
3.      Ada dukungan perangkat peraturan dari pemerintah sebagai payung hukum pengelolaan unit produksi di sekolah, yaitu:
          Kepmendikbud RI nomor 0873/P/1986 tanggal 20 Desember 1986 tentang pemanfaatan barang hasil praktik/karya di sekolah dan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
          Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI nomor 294/C/Kep/R/86 tanggal 30 Desember 1986 tentang petunjuk pelaksanaan pemanfaatan barang hasil praktik/karya di sekolah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdikbud RI.
Pada kedua keputusan tersebut di atas telah di atur kerjasama Koperasi Sekolah dan Sekolah dalam pengelolaan barang hasil praktik/karya di Sekolah dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian Koperasi merupakan pilihan bentuk badan usaha yang paling memungkinkan sebagai payung usaha Unit Produksi SMK.
D. APA MANFAAT UNIT PRODUKSI?
            Dalam Perangkat Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Menengah Kejuruan yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 1999, pada indikator keberhasilan SMK, sub indikator Unit Produksi, bahwa salah satu indikator keberhasilan Unit Produksi adalah dimanfaatkannya hasil Unit Produksi untuk pengembangan sekolah/staf, pelaksanaan PSG, dan kesejahteraan sekolah.
            Ukuran keberhasilan Unit Produksi tersebut di atas terbatas pada pemanfaatan hasil Unit Produksi. Artinya baru sebatas pemanfaatan hasil (baca: keuntungan) Unit Produksi  untuk membiayai pengembangan sekolah/staf, pelaksanaan PSG, dan kesejahteraan sekolah.
            Unit Produksi sebagai sebuah perusahaan di sekolah manfaatnya tidak terbatas pada pemanfaatan hasil. Keberadaan Unit Produksi SMK memiliki banyak manfaat. Manfaat Unit Produksi dikaitkan dengan keberadaannya di SMK adalah sebagai berikut:
  1. Pengembangan sekolah/staf.
          Bagian keuntungan Unit produksi untuk sekolah dapat dimanfaatkan sebagai tambahan biaya operasional sekolah
          Guru dan staf  yang terlibat dalam proses produksi secara terus menerus akan berkembang keterampilannya sesuai kebutuhan dunia usaha atau dunia kerja
          Guru dan staf yang terlibat dalam pengelolaan Unit Produksi akan meningkat kemampuan menejerialnya seiring dengan perkembangan usaha Unit Produksi
  1. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Industri
Unit Produksi adalah unit usaha atau perusahaan. Menejemen dan proses produksi Unit Produksi dilakukan seperti perusahaan pada umumnya, sehingga Unit Produksi dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin)
  1. Peningkatan kesejahteraan guru, pegawai, dan siswa.
          Guru, karyawan, siswa pengelola dan pekerja pada unit produksi mendapat insentif (gaji/upah) dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan barang/jasa Unit Produksi
          Guru dan karyawan anggota Koperasi Sekolah memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dari konstribusi keuntungan Unit Produksi untuk Koperasi Sekolah
  1. Peningkatan kerjasama dengan pihak luar
Keberadaan Unit Produksi dapat pula dimanfaatkan sebagai wadah peningkatan dan pembinaan kerjasama dengan pihak luar, baik secara perorangan maupun secara institusi. Kerjasama tersebut antara lain meliputi:
          Memanfaatkan pihak luar sebagai mitra pembina menejemen, bahkan sebagai menejer atau tenaga ahli Unit Produksi
          Melibatkan pihak luar sebagai pemasok bahan baku atau barang dagangan kebutuhan Unit Produksi
          Mengikutsertakan pihak luar dalam pengembangan modal usaha Unit Produksi. Pihak luar dapat diposisikan sebagai kreditor atau investor Unit Produksi.
          Mengajak pihak luar sebagai mitra kerja dalam penjualan produk hasil produksi Unit Produksi.
  1. Mitra Kerja Kelas Wirausaha.
Pemerintah saat ini sangat antusias mengembangkan kelas wirausaha. Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyediakan dana bantuan bagi siswa peserta kelas wirausaha. Ketersediaan dana tersebut hampir menjangkau seluruh SMK di Provinsi Jambi.
Siswa peserta kelas wirausaha dapat diserahkan pembinaannya kepada Unit Produksi. Sehingga siswa kelas wirausaha dapat lebih terarah kegiatannya dan dana bantuan yang diberikatan kepada siswa  lebih terkontrol pemanfaatannya dalam pelaksanaan kelas wirausaha.
E. PENUTUP
            Unit Produksi sangat bermanfaat dalam upaya pengembangan SMK. Meng-ingat begitu banyak dan pentingnya manfaat Unit Produksi, maka setiap SMK harus melakukan langkah-langkah berikut:
1.      Membentuk Unit Produksi bagi SMK yang belum memilikinya.
2.      Membentuk badan hukum (koperasi)  sebagai payung usaha Unit Produksi
3.      Menertibkan administrasi Unit Produksi, baik administrasi umum, maupun administrasi keuangan. Jika diperlukan dapat merekrut pihak luar sebagai menejer atau tenaga ahli.
4.      Membuat mekanisme dan aturan kerjasama yang jelas, sederhana, mudah dipa-hami dan realistis untuk dilaksanakan, baik untuk internal Unit Produksi maupun antara SMK dan Koprasi Sekolah.
            Unit Produksi berkembang mengindikasikan perkembangan SMK. Unit Produksi maju mengindikasikan kemajuan sumber daya SMK. Unit Produksi ber-untung akan membawa kesejahteraan bagi sumber daya manusia pembina dan pengelola SMK. Semoga!
Posted in Seminar | Leave a comment

Keterampilan Bertanya dan Penguatan

MENINGKATKAN KETERAMPILAN

BERTANYA DAN MEMBERI PENGUATAN BAGI GTT SMK

MELALUI TEKNIK SUPERVISI PERTEMUAN ORIENTASI

 

Oleh: Syahdiardin

(Pengawas SMK Kab. Batang Hari Prov. Jambi)

 

BAB I
PENDAHULUAN

1.1   Latar  Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan  kegiatan yang bertujuan untuk membelajarkan siswa. Oleh sebab itu guru harus berupaya agar siswa aktif belajar. Guru harus menciptakan suasana belajar yang membuat siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jika guru yang aktif mengajar dengan berceramah saja, maka siswa akan menjadi bosan, mengantuk, dan pasif (Slameto, 2003).

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran adalah dengan menerapkan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Keaktifan siswa menurut pendekatan ini dilakukan pada paroses merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Sedangkan keaktifan siswa secara nyata diharapkan akan nampak saat proses pembelajaran berlangsung, baik berupa keterlibatan fisik maupun intelektual (Dimyati dan Mujiono, 2009).

Pada pendekatan CBSA pembelajaran berpusat pada siswa sehingga guru harus mengeksplorasi kemampuan siswa misalnya melalui proses eksplorasi. Eksplorasi kemampuan siswa diantaranya dapat dilakukan dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab menurut Yamin (2008) dapat memusatkan perhatian siswa pada kemajuan yang sudah dicapai, menyelingi pembicaraan untuk mengaktifkan siswa, dan mengarahkan pengamatan dan pemikiran siswa.

Penggunaan metode tanya jawab dapat menjauhkan guru dari menganggap siswa hanya sekedar sebagai bahan baku (instrumental input) semata yang yang tidak berdaya yang harus diproses (diajar) dengan diceramahi ntuk menjadikannya barang jadi (tamatan). Pemberian pertanyaan kepada siswa pada dasarnya untuk menggali pengetahuan siswa tentang materi yang sedang dipelajari. Sehingga pemberian perta-nyaan kepada siswa sangat bermanfaat dan berfungsi untuk nemberikan penghargaan atas pengetahuan yang sudah dimilikinya.

Penghargaan dan kebutuhan untuk dihargai sangat penting artinya dalam proses membelajarkan siswa. Menurut Glasser dalam  Reality Therapynya (Joyce dan Weil, 1972) mengungkapkan, bahwa permasalahan kemanusian pada umumnya  disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dicintai  dan dihargai. Cinta dan harga diri secara bersama-sama memberi jalan sukses. Dalam konteks kelas, rasa cinta dapat dilihat dari tanggung jawab sosial, tanggung jawab membantu dan mempedulikan satu sama lain. Glasser meyakini, bahwa kegagalan di sekolah desebabkan oleh kegagalan menciptakan hubungan konstruktif dan penuh kehangatan dalam mencapai upaya keberhasilan, bukan disebabkan kegagalan menampilan profil akademis.

Penghargaan dalam proses pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian penguatan berupa pujian atau komentar positif lainnya kepada siswa. Jika setiap jawaban siswa atas pertanyaan guru memperoleh pengutan yang baik dan posistif, maka kondisi ini akan mendorong terciptanya CBSA sekaligus rasa dihargai pada diri siswa. Oleh sebab itu guru perlu menguasai keterampilan bertanya dan pemberian penguatan.

Hasil pengamatan  khusus yang dilakukan pengawas sekolah terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) pada  dua SMK negeri di Kabupaten Batang Hari (data pada tabel 1.1) dalam semester genap Tahun Pelajaran 2010/2011 menunjukkan, bahwa:

1.   Semua GTT dengan latar belakang pendidikan D-III non keguruan tidak menerapkan metode tanya  jawab dan tidak melakukan penguatan saat mengajar. Pertanyaan guru hanya sebatas bertanya apakah siswa sudah mengerti atau belum.

2.   GTT berpendidikan terakhir S-1 non keguruan dan D-III keguruan melakukan tanya jawab dengan siswa hanya pada saat melakukan apersepsi dan menutup pelajaran. Jawaban siswa jarang direspon guru untuk melakukan penguatan.

3.    GTT berpendidikan terakhir S-1 keguruan sudah melakukan tanya jawab pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jawaban siswa sudah direspon dengan penguatan berupa pujian.

4.    GTT tidak menerapkan metode tanya jawab dan tidak mampu memberikan penguatan karena kurang memahami keterampilan bertanya dan pemberian penguatan.

Tabel 1.1 Data GTT SMK Negeri Kabupaten Batang Hari *)

No.

Nama Sekolah

DIII

S1

S2/S3

Jumlah GTT

Keguruan

Non Keguruan

Keguruan

Non Keguraun

1.

SMK Negeri 1

1

2

8

2

13

2.

SMK Negeri 2

1

6

1

8

Jumlah

1

3

14

3

21

*) diramu dari laporan bulanan sekolah

Faktadari permasalahan  di atas menunjukkan, bahwa dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kemampuan keterampilan bertanya dan pemberian penguatan bagi GTT pada SMK negeri di Kabupaten Batang Hari, khususnya untuk GTT berlatar belakang pendidikan D-III dan GTT berpendidikan terakhir S-1 non keguruan.

Guru-guru tersebut adalah guru-guru yang kurang mengenal, bahkan sebagian besar tidak  pernah mempelajari metode mengajar. Oleh sebab itu peningkatan kemampuan keterampilan bertanya dan pemberian penguatan bagi mereka dilakukan melalui teknik supervisi pertemuan orientasi.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah mendasar pada penelitian tindakan ini adalah rendahnya kemampuan GTT dalam menerapkan keterampilan bertanya dan pemberian penguatan. Berangkat dari permasalahan mendasar tersebut, maka pertanyaan yang harus dijawab sebagai rumusan masalah penelitian tindakan ini adalah: “Apakah teknik supervisi pertemuan orientasi dapat meningkatkan kemampuan ketrampilan bertanya dan pemberian penguatan bagi GTT SMK negeri di Kabupaten Batang Hari?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan, bahwateknik supervisi pertemuan orientasi dapat meningkatkan kemampuan keterampilan bertanya dan pemberian penguatan bagi GTT SMK negeri di Kabupaten Batang Hari.Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengawas dapat meningkatkan kemampuan membimbing guru dalam layanan bimbingan akademik.

2. Bagi guru dapat meningkatkan kinerjanya, terutama keterampilan bertanya dan pemberian penguatan.

3. Bagi sekolah dapat meningkatkan kinerja proses pembelajaran.

4. Bagi peserta didik akan memperoleh proses pembelajaran yang lebih berkualitas.

 

Posted in Karya Tulis | Leave a comment

Menyusun Silabus Melalui Diskusi Kelompok

MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU AKUNTANSI SMK
DALAM MENYUSUN SILABUS MELALUI DISKUSI KELOMPOK
Oleh: Syahdiardin
Pengawas SMK Kab. Batang Hari Prov. Jambi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1   Latar  Belakang Masalah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2006 mengamanatkan dan memberi kewenangan kepada sekolah/madrasah untuk mengembangkan sendiri kurikulum untuk satuan pendidikan masing-msing. Kurikulum yang di kembangkan di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah ini disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  KTSP sebagai mana diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) disusun atau dikembangkan sesuai kebutuhan sekolah yang bersangkutan.
Salah satu komponen dari KTSP sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 adalah silabus yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembelajaran. Silabus berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 pengembagannnya dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.
Sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 dapat mengadopsi atau mengadaptasi model KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendi-dikan (BSNP). Namun yang terjadi sekolah menggunakan model tersebut tanpa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Hasil supervisi yang dilakukan pengawas satuan pendidikan pada 2 (dua) SMK kelompok Bisnis Manajemen di Ka-bupaten Batang Hari selama tahun 2008 menunjukkan:
1.      Dari 2 (dua) SMK yang memiliki Program Keahlian Akuntansi, 1 (satu) sekolah guru-guru akuntansinya mengadopsi model silabus  BSNP tanpa revisi sedikitpun.
2.      Guru-guru akuntansi pada 1 (satu) SMK hanya melakukan revisi pada alokasi waktu atau unit waktu pada silabus.
3.      Guru-guru akuntansi pada kedua SMK tersebut belum memahami mekanisme dan cara menyusun silabus.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun atau mengembangkan silabus. Pe-ningkatan kemampuan menyusun silabus bagi  guru-guru akuntansi SMK di Kabu-paten Batang Hari tersebut dilakukan melalui diskusi kelompok.
Dalam diskusi kelompok terjadi proses interaksi antara dua orang atau lebih individu, saling tukar menukar pengalaman dan informasi. (Roestiyah, 2008). Melalui diskusi kelompok semua perserta aktif bertukar fikiran, saling memberi dan menerima informasi. Kondisi tersebut diharapkan bermuara pada pemecahan masalah penyusunan silabus. Sehingga kemampuan guru dalam menyusun silabus menjadi meningkat
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diungkap di atas dapat disimpulkan, bahwa masih rendahnya pemahaman dan kemampuan guru-guru akuntansi dalam mengembangkan dan menyusun silabus. Oleh sebab itu pertanyaan yang harus dijawab sebagai rumusan masalah penelitian ini adalah: “Apakah diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun silabus mata pelajaran akuntansi SMK di Kabupaten Batang Hari?”
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan atau memperoleh bukti empiris peningkatan kemampuan guru mata pelajaran akuntansi dalam menyusun silabus melalui diskusi kelompok.
Jika tujuan penelitian tersebut tercapai, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.   Bagi pengawas dapat meningkatkan kemampuan membimbing guru terutama dalam layanan bimbingan akademik.
2.   Bagi guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun silabus.
3.   Bagi sekolah dapat meningkatkan kinerja terutama dalam kegiatan pembelajaran.
4.   Bagi peserta didik akan memperoleh pembelajaran efektif dan menyenangkan, karena gurunya telah mampu menyusun silabus yang baik sebagai bagian dari rencana pembelajaran.
Posted in Karya Tulis | Leave a comment

Menyusun RPP Melalui Pemberian Tugas dan Balikan

MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU PRODUKTIF SMK
DALAM MENYUSUN RPP MELALUI PEMBERIAN TUGAS DAN BALIKAN
Oleh: Syahdiardin
Pengawas SMK Kab. Batang Hari Prov. Jambi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1   Latar  Belakang Masalah
Tugas utama guru menurut Syarkawi (2007) adalah menciptakan proses yang dapat menggalakkan dan memudahkan siswa belajar. Sehubungan dengan itu dalam mengemban tugasnya guru memiliki tiga peran. Ketiga peran itu adalah sebagaimana telah diungkap Gagne (Syarkawi, 2007) adalah sebagai perencana, pengelola, dan evaluator pembelajaran.
Ketiga peran guru tersebut di atas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,  penilaian proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisisen.
Tugas pertama guru dalam proses pembelajaran adalah menyusun perencanaan proses pembelajaran, yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus dapat disusun oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran pada satu sekolah, sedangkan RPP harus disusun oleh setiap guru mata pelajaran secara individu.
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 mengamanatkan agar setiap guru me-nyusun RPP secara lengkap dan sistematis untuk setiap kompetensi dasar (KD) yang dapat digunakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru harus menyusun RPP agar tercipta proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
Hasil supervisi akademik yang dilakukan pengawas pembina sekolah pada  dua SMK negeri di Kabupaten Batang Hari dari Bulan Agustus 2009 sampai dengan Bulan Oktober  2009 menunjukkan:
1.      Sebagian guru kelompok mata pelajaran produktif tidak mengembangkan atau membuat RPP. Guru-guru tersebut mengajar mengacu pada silabus yang sudah dikembangkan dari KD kompetensi keahlian yang tercantum dalam spektrum SMK Tahun 2008.
2.      Sebagian guru membuat RPP dengan komponen yang tidak lengkap sesuai tuntutan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, seperti tidak membuat tujuan pelajaran, langkah-langkah pembelajarannya tidak lengkap, tidak lengkap sumber belajar atau penilaiannya, dan sebagainya.
3.      Perumusan tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh sebagian guru tidak sesuai dan atau tidak setara dengan indikator KD.
4.      Perumusan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat oleh sebagian besar guru tidak mengindikasikan pembelajaran PAIKEM.
Mengacu pada permasalahan-permasalahan  tersebut di atas, maka sangat di-butuhkan upaya untuk meningkatkan kemampuan guru kelompok mata pelajaran produktif SMK negeri di Kabupaten Batang Hari dalam menyusun atau mengembangkan RPP. Upaya tersebut diaantaranya dapat dilakukan melalui teknik pemberi-an tugas dan balikan.
Pebelajar dalam mengerjakan tugas-tugas melakukan pengulangan materi yang dipelajarinya. Pengulangan tentang materi yang dipelajari bertujuan untuk mengefektifkan pencapaian hasil belajar. Salah satu teori yang menekankan prinsip pengulangan adalah Psikologi Asosiasi atau Koneksionisme. Teori ini menurut Dimyati dan Mujiono (2009) berangkat dari salah satu hukum belajarnya low of exercise, bahwa belajar merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman memperbesar peluang timbulnya respon benar.
Kemampuan guru,sebagai pebelajar dewasa, dalam pengembangan atau penyusunan  RPP dapat ditingkatkandengan teknikpenyajian pemberian tugas dan ba-likan. Dengan teknik ini kemandirian guru dalam menyusun RPP tetap terjaga dan memperoleh umpan balik dari balikan yang diberikan oleh pengawas selaku fasilitator penyusunan RPP.
1.2 Rumusan Masalah
Kesimpulan yang dapat diambil dari latar belakang masalah yang telah diungkap di atas adalah, bahwa masih rendahnya pemahaman dan kemampuan guru-guru kelompok mata pelajaran produktif SMK negeri di Kabupaten Batang Hari dalam mengembangkan atau menyusun RPP. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pertanyaan yang harus dijawab sebagai rumusan masalah penelitian tindakan ini adalah: “Apakah teknik pemberian tugasdan balikan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP kelompok mata pelajaran produktif pada SMK negeri di Kabupaten Batang Hari?”
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh bukti secara empiris peningkatan kemampuan guru kelompok mata pelajaran produktif pada SMK negeri di Kabupaten Batang Hari dalam menyusun RPP melalui teknik pemberian tugas dan balikan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut:
1.   Bagi pengawas dapat meningkatkan kemampuan membimbing guru terutama dalam layanan bimbingan akademik.
2.   Bagi guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun RPP.
3.   Bagi sekolah dapat meningkatkan kinerja proses pembelajaran.
4.   Bagi peserta didik akan memperoleh proses pembelajaran PAIKEM.
Posted in Karya Tulis | Leave a comment